18 September 2007

Pemikiran tentang Kekuasaan

Kekuasaan atau kuasa merupakan istilah yang tidak tunggal. Terdapat banyak arti dan perspektif tentangnya. Namun dalam pengertian yang paling luas, kata kuasa berarti kemampuan menciptakan dampak-dampak untuk membuat perubahan [1]. Entitas ataupun pelaku yang memiliki kemampuan ini mencakup alam dan makhluk hidup. Karenanya kita sering menyebut “daya” (aliran listrik), “ganas” atau “dahsyat” (gempa, badai, angin topan, gelombang tsunami), “buas” (binatang), “garang” (tubuh manusia), “cerdik” dan “licik” (akal manusia) [2]. Istilah-istilah itu merujuk pada kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan.
Kuasa yang dipraktekkan manusia umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain untuk melakukan hal yang sebenarnya bukanlah pilihannya sendiri [3]. Ada dua istilah dalam pengertian kuasa di sini: pertama, kuasa-untuk (power-to) dan kedua, kuasa-atas (power-over) [4]. Kuasa satu pihak atas pihak lain biasanya terjadi secara asimetris atau timpang. Praktek kuasa yang asimetris ini muncul ketika satu pihak menciptakan secara rutin dampak-dampak (ketergantungan) yang lebih dan atau lebih besar lagi atas pihak lain, namun tidak terjadi sebaliknya [5]. Misalnya, sekelompok negara maju atau lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia) yang menciptakan ketergantungan pada suatu negara melalui hutang yang mereka kucurkan, memiliki kuasa yang lebih besar dibanding negara-negara yang diberikan pinjaman hutang.

Kekuasaan Menurut Filsuf

Bagi beberapa filsuf, kuasa juga dianggap selalu asimetris: yang kuatlah yang selalu menentukan segala hal. Plato, misalnya, menunjukkan tentangannya akan hal ini – dalam dialognya dengan Trasymachus – yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kepentingan orang yang lebih kuat”[6] Dan Thucydides pernah juga menyebutkan bahwa dalam relasi antarnegara “yang kuat akan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan, sementara yang lemah akan menanggung apapun yang mesti mereka derita”[7].
Kuasa yang selalu bersifat asimetris juga dipandang oleh Robert McIver dalam bukunya: The Web of Government (1961)[8]. Menurutnya kekuasaan selalu berbentuk piramida karena kenyataan bahwa kekuasaan satu pihak selalu lebih besar dibanding pihak lain, hal mana berarti bahwa pihak yang satu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan pihak lain. Bentuk piramida kekuasaan menurut McIver ini menunjukkan bahwa golongan yang berkuasa (dan yang memerintah) relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai (dan yang diperintah): the many are ruled by the few [9].
Di sini akan dipaparkan secara ringkas pandangan-pandangan dari beberapa pemikir mengenai kekuasaan, yaitu Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Max Weber, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault dan Hannah Arendt. Saya membatasi hanya membahas mereka dengan alasan keenamnya relatif dikenal luas dan pandangan mereka cukup beragam sehingga diharapkan dapat mewakili pandangan serupa dari pemikir-pemikir lain.

Niccolò Machiavelli
Niccolò Machiavelli (1469-1527) adalah filsuf asal Italia yang dikenal karena pemikiran ‘negatif’-nya soal kekuasaan dan politik. Filsuf ini menganggap bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus diraih karena ia tidak datang begitu saja. Kekuasaan haruslah direnggut lalu dipertahankan, dan dalam mempertahankannya seorang penguasa harus serentak dicintai dan ditakuti warganya. Demi kekuasaan, katanya, pertimbangan-pertimbangan moral menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, ditakuti oleh segenap warga bagi sang penguasa adalah yang lebih esensial [10].
Butir-butir pemikiran Machiavelli tersebut adalah hasil rekamannya atas konteks politik Italia abad ke-16 yang terpecah-belah, dalam karyanya yang terkenal: Il Principe (1513, Sang Pangeran). Menurutnya, seorang penguasa harus mampu bermain baik sebagai manusia maupun binatang buas. Seorang penguasa harus mencontoh rubah yang cerdik dan singa yang perkasa: karena singa tak lepas dari jerat, sementara rubah tak dapat lolos dari serigala. Jadi, penguasa harus menjadi rubah untuk mengenali jerat dan menjadi singa untuk menakut-nakuti serigala-serigala.

Thomas Hobbes

Kurang lebih seabad setelah Machiavelli, suasana politik di Inggris juga didera kekacauan yang mencekam. Adalah Thomas Hobbes (1588-1679) yang meski berada dalam tekanan mampu menulis karya monumentalnya Leviathan (1651) dengan kejernihan refleksi yang tinggi untuk menjawab pergolakan politik Inggris yang pragmatis. Hobbes pun mendefinisikan kuasa sebagai “sarana-sarana yang dimiliki seseorang sekarang ini untuk keinginan-keinginannya yang nyata di masa mendatang”[11].
Dalam Leviathan, Hobbes menyebutkan bahwa secara umum kuasa seorang manusia adalah saripati dari segala sarana yang dipakainya untuk meraih tujuan-tujuan di masa depan [12]. Tampak di sini bahwa Hobbes menganggap kuasa sebagai sebuah instrumen yang operasional dalam pencapaian kehendak-kehendak manusia. Menurutnya terdapat dua bentuk (formal) kekuasaan: natural dan artifisial. Kekuasaan natural berdasarkan pada ciri-ciri istimewa dari tubuh atau pikiran manusia, misalnya pada kekuatan dan bentuk tubuhnya, kecerdasan pikirannya, keterampilan tangannya, kefasihannya dalam berbicara, kemurahan hatinya, dan juga keningratannya. Sementara kekuasaan artifisial mencakup sarana-sarana dan alat-alat untuk meningkatkan kuasanya. Hal itu didapatkan entah lewat ciri-ciri istimewa di atas atau lewat keberuntungan, misalnya kekayaan, nama baik, kawan-kawan dan pertolongan Tuhan yang tak tampak, atau apa yang biasa disebut keberuntungan.
Namun selain memandang kuasa sebagai hal yang operasional dan formal, Hobbes juga mendefinisikan kuasa secara substansial (material). Menurutnya “hakikat kuasa ibarat rasa lapar: makin lama dia dibiarkan, makin besarlah dia. Kuasa juga dapat dibandingkan dengan jatuhnya benda berat yang bergerak makin cepat, bila di makin turun ke bawah”[13].

Max Weber

Berbeda dari Machiavelli dan Hobbes, Max Weber (1864-1920) mengaitkan kuasa dengan konsepsinya mengenai tindakan. Setiap tindakan menurutnya bisa bersifat: pertama, rasional-bertujuan (zweckrational), kedua, rasional-nilai (wertrational), dan ketiga, bersifat afektif-emosional atau berupa perilaku kebiasaan sebagai ekspresi dari adat istiadat yang telah tertata [14]. Dalam mendefinisikan kuasa, Weber menganggap bahwa kuasa merupakan kesempatan individu dalam interaksi sosial untuk mewujudkan keinginannya di dalam suatu tindakan komunal meskipun melawan arus tentangan dan resistensi individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut [15].
Kuasa bagi Weber serupa dominasi (Herrschaft), karena suatu perintah dari suatu otoritas menurutnya akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Definisi bahwa kuasa merupakan dominasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut[16]. Pertama, kekuasaan itu diuji dan dipraktekkan oleh tiap individu yang karenanya melibatkan pilihan (choice), pelaku (agency) dan tujuan (intensity). Kedua, kekuasaan itu melibatkan pikiran dan niat pelaku, yaitu seorang individu yang berupaya mencapai tujuan-tujuan (goals) yang diinginkannya. Ketiga, kekuasaan seseorang itu diuji ke orang lain yang karenanya memungkinkan terjadinya perlawanan dan konflik. Untuk itu, keempat, dalam tiap praktek dan relasi kekuasaan akan muncul perbedaan kepentingan antara mereka yang memiliki kekuasaan (powerful) dan mereka yang tidak (powerless). Kelima, karena terjadi pertentangan dan perselisihan, kekuasaan dinilai negatif oleh mereka yang menjadi korban dominasi.
Dapat dikatakan bahwa definisi Weber tentang kuasa di atas merupakan yang paling diterima luas di kalangan sosiolog dan sering kali diposisikan sebagai kanon (norma, ukuran) para penganut mazhab realisme politik. Politik sendiri bagi Weber ialah upaya membagi kekuasaan atau upaya mempengaruhi pembagian kekuasaan yang ada dalam negara-negara atau di antara kelompok di dalam suatu negara[17]. Jadi, menurutnya, kekuasaan dan politik adalah dua sisi mata uang dari logam yang sama; kekuasaan menjadi semacam kemampuan untuk mempengaruhi putusan-putusan politik, sedangkan politik merupakan upaya membagi porsi berbagai kekuasaan yang tengah berpengaruh.

Friedrich Nietzsche

Sementara itu Friedrich Nietzsche (1844-1900), filsuf terkenal asal Jerman, mendefiniskan kuasa secara filosofis. Ide-ide Nietzsche tentang kuasa muncul terutama dalam karyanya Der Wille zur Macht (The Will to Power, 1968). Nietzsche beranggapan bahwa tak seorang pun yang perilakunya tidak dimotivasi oleh Kehendak-untuk-Kuasa. Kuasa merupakan tujuan dari segala sesuatu.
Pengetahuan, misalnya, bekerja sebagai instrumen kuasa. Pengetahuan merupakan sarana mencapai kekuasaan. Ini berarti kehendak untuk mengetahui sesuatu tergantung pada kehendak untuk menguasai. Dengan demikian tujuan pengetahuan bukanlah untuk menangkap kebenaran absolut pada dirinya melainkan untuk menundukkan sesuatu. Dengan pengetahuan kita menciptakan tatanan, merumuskan konsep-konsep, memasang skema-skema pada kenyataan yang sebenarnya senantiasa berubah-ubah. Pengetahuan mengubah “menjadi” (becoming) yang dinamis, menjadi “ada” (being) yang statis. Usaha tersebut tentu tak kurang dari sebuah penaklukan. Karena itu tidak mengherankan kalau pengetahuan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya kekuasaan[18].
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kuasa menurut Nietzsche hadir di mana-mana dan setiap orang dalam perilakunya dimotivasi oleh keinginan untuk menguasai, baik atas dirinya maupun di luar dirinya. Pengetahuan adalah sarana mencapai kekuasaan karena kehendak mengetahui sesuatu tergantung pada kehendak untuk menguasai, dan ini adalah penaklukan.
Bagaimanakah menilai konsepsi kuasa Nietzsche ini? Ide-ide Nietzsche di atas menunjukkan filsuf ini memaknai kuasa baik secara substansial (apa) maupun operasional (bagaimana). Keapaan dan kebagaimanaan kuasa ditiliknya sebagai sesuatu yang inheren dalam setiap laku manusia (substansial), dan serentak juga hadir beroperasi di mana-mana, terutama melalui instrumen pengetahuan (operasional). Di sini tampak bahwa istilah kuasa-untuk dan kuasa-atas melebur dalam kehendak manusia untuk menguasai dan menaklukkan segala hal. Karenanya di sini Nietzsche dapat ditafsirkan ‘menganut’ mazhab realisme politik, dengan argumentasi sebagai berikut.
Nietzsche menganggap bahwa kuasa merasuki jejaring kehidupan manusia dan dalam setiap tindakannya manusia selalu dimotivasi oleh kehendak menguasai melalui pengetahuan sebagai instrumennya. Pengetahuan memiliki ragam wajah: institusi pendidikan, media, nilai-nilai, kebudayaan, insititusi-institusi negara, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, tatanan...

Michel Foucault

Sementara itu, Michel Foucault (1926-1984) juga dikenal sebagai filsuf yang mengkritik pandangan arus utama tentang kekuasaan. Ia tidak memandang kekuasaan sebagai suatu milik yang bisa dikuasai dan digunakan oleh kelas tertentu untuk mendominasi dan menindas kelas yang lain, seperti dikatakan Marx. Bukan pula kemampuan subyektif untuk mempengaruhi dan mendominasi orang lain seperti pandangan Weber. Kekuasaan tidak sekadar terkonstentrasi di tangan para penguasa struktur-struktur yang menonjol seperti negara, perusahaan dan organisasi agama.
Menurut Foucault, “kuasa adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu”[19]. Dalam hubungan itu, kata Foucault, tentu saja ada pihak yang di atas dan di bawah, di pusat dan di pinggir, di dalam dan di luar. Tetapi ini tidak berarti kekuasaan terletak di atas, di pusat, dan di dalam. Sebaliknya, kekuasaan menyebar, terpencar, dan hadir di mana-mana seperti jejaring yang menjerat kita semua. Kekuasaan ‘merasuki’ seluruh bidang kehidupan manyarakat modern. Kekuasaan berada di semua lapisan, kecil dan besar, laki-laki dan perempuan, dalam keluarga, di sekolah, kampus, dsb. Kekuasaan dilaksanakan dalam tubuh bukan sebagai milik melainkan sebagai strategi yang menyebar dalam masyarakat modern.
Selain itu Foucault menentang pendapat bahwa kuasa semata-mata bersifat negatif dan represif (dalam bentuk larangan dan kewajiban) seperti dirumuskan dalam konsepsi yuridis tentang kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan justru beroperasi secara positif dan produktif. Bagi Foucault pelaksanaan kekuasaan terus-menerus menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek-efek kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terkait satu sama lain dan kita tidak bisa membayangkan bahwa suatu saat pengetahuan tidak lagi bergantung pada kekuasaan. Tidak mungkinlah melaksanakan kekuasaan tanpa pengetahuan seperti juga mustahil ada pengetahuan yang tidak mengandung kekuasaan[20].
Sudut pandang Foucault di atas tampak berbeda dengan kebanyakan pemikir lain. Filsuf ini menggarap secara ekplisit tema kuasa dan pengetahuan seraya membalikkan pandangan modernisme (misalnya: Francis Bacon) yang menganggap bahwa pengetahuanlah yang menjelmakan diri dalam kekuasaan agar pengetahuan itu efektif. Foucault menolak pandangan ini. Sebaliknya, ia memandang bahwa kekuasaanlah yang menjelma ke dalam pengetahuan agar kekuasaan efektif. Menurutnya, pengetahuan dilahirkan dalam bingkai kekuasan agar kekuasaan itu dapat efektif dan operasional.
Seperti halnya pada Nietzsche, tampak pula bahwa konsep kuasa Foucault di atas menampilkan substansi (apa) dan operasi (bagaimana) fenomena kuasa dalam keseharian. Secara substansial Foucault menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan terus-menerus menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek-efek kekuasaan. Selain itu Foucault juga menunjukkan bahwa secara operasional kekuasaan adalah strategi yang menyebar, terpencar, dan hadir di mana-mana seperti jejaring yang menjerat siapapun. Pengetahuan dan kuasa saling mengandaikan. Kuasa menjelma ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang melalui kebudayaan yang memikat, nilai-nilai yang memukau, dan kebijakan-kebijakan yang baik (kuasa lunak), sebagaimana juga melalui tekanan, sanksi, bayaran, suap (kuasa keras). Jadi pengetahuan menghasilkan baik sumber-sumber kuasa lunak maupun kuasa keras.
Pandangan Foucault yang menilai kuasa bukanlah negatif melainkan positif dan produktif menyiratkan bahwa kuasa dapat dirawat dan diefektifkan melalui pengetahuan, yaitu membentuk citra yang baik untuk segala kepentingan pemegang kekuasaan. Dalam memproduksi citra, tatanan dan normalitas, rezim pengetahuan selalu menindas pengetahuan yang lain (“minor knowledge”) yang karenanya ‘pengetahuan marjinal’ tersebut juga sebetulnya memiliki kuasa untuk berbalik menindas.

Hannah Arendt

Terakhir, saya akan menyinggung pandangan kekuasaan menurut Hannah Arendt (1906-1975). Dengan sudut pandang yang sedikit mirip dengan Weber, kuasa manusia bagi Arendt terkait dengan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Tetapi, berbeda dengan Weber, kemampuan melakukan tindakan ini bukanlah sebatas bertindak melainkan melakukannya secara tepat.
Dalam pandangan Arendt, kuasa tidak pernah menjadi milik individu, seperti dikatakan Weber; kuasa milik suatu kelompok dan akan tetap dimiliki sejauh kelompok itu menjaganya bersama. Kata Arendt, saat kita beranggapan bahwa seseorang tengah berada “dalam kekuasaan,” sesungguhnya ia ditopang dan didayakan oleh sekelompok orang agar ia bertindak atas nama mereka. Ketika daya topang itu lenyap, “kekuasaannya” itu pun ikut lenyap[21]. Artinya, kekuasaan yang mantap mesti berdasarkan pengakuan rela mereka yang dikuasai dan bukan pada daya ancam sang penguasa.
Arendt melawankan kuasa dengan kekerasan. Ia menegaskan bahwa kuasa dan kekerasan saling bertolak belakang: jika yang satu muncul mendominasi secara mutlak maka yang lain tidak ada. Kekerasan terjadi saat kuasa dalam keadaan bahaya tetapi dibiarkan hilang. Kekerasan akan menghancurkan kuasa[22]. Kuasa lahir dan mengaktual hanya ketika “kata-kata tidaklah kosong dan perilaku tidaklah brutal, di mana kata-kata tidak digunakan menutup tabir tujuan melainkan menguak realitas; dan perilaku tidak digunakan untuk merusak dan menghancurkan melainkan membangun hubungan, relasi dan menciptakan realitas baru”[23]. Kuasa menjaga ruang publik dan ruang penampakan individu dalam hidup bersama. Tanpa kuasa, ruang penampakan, yang menjadi tempat bagi tindakan dan wicara, hilang [24].
Dari pandangan-pandangannya tentang kuasa, Arendt tampak secara eksplisit menyatakan bahwa kuasa baginya bersifat impersonal. Kuasa selalu milik kelompok, organisasi, yang karenanya efek-efek kuasa selalu bersifat sistemik. Tidak ada personalisasi dalam kuasa, sebab kuasa selalu mengandaikan topangan orang-orang yang dikuasai atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam beroperasinya kekuasaan itu.
Pandangan Arendt yang menyatakan bahwa kuasa dan kekerasan saling bertolak belakang menunjukkan konsepsi ideal Arendt tentang kuasa. Kuasa menurutnya mesti bersifat positif dan produktif karena kuasa lahir dan mengaktual hanya ketika ia dioperasikan untuk kepentingan bersama. Ia tampak lebih mengarahkan pada bagaimana aspek-aspek lunak kekuasaan (nilai bersama, shared values) seharusnya dicapai.

Catatan akhir:
[1] Lihat Encyclopedia of Social Theory, George Ritzer (ed.), London: Sage Publication, 2005, h.592; Andrew Heywood, Politics, London: Macmillan Press, 1997, h.7.
[2] Bandingkan Encyclopedia of Social Theory, h.592.
[3] Lihat Andrew Heywood, op.cit., h.7; Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (cet.ke-27), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.35; Robert A Dahl, “The Concept of Power,” dalam Behavioral Science, 2 (1957), h.201-5, seperti dicatat Steven Lukes, Power: A Radical View, Hampshire: Palgrave, 1974, h.11-2; Robert A Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven and London: Yale University Press, 1961.
[4] Bandingkan Andrew Heywood, op.cit., h.7.
[5] Encyclopedia of Social Theory, h.592.
[6] Lihat Plato, The Republic, London: Penguin, 1987, § 3.
[7] Lihat Owen Harries, “Power and Moral,” Prospect Magazine, April 2005.
[8] Lihat Miriam Budiardjo, op.cit., h.36.
[9] Gaetano Mosca, seorang teoritisi politik, pernah mendalilkan ini. Lihat Miriam Budiardjo, ibid.
[10] Lih Niccolò Machiavelli, Sang Penguasa. Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik, (terj—judul asli: Il Principe) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-6, 2002, h.67-71.
[11] Thomas Hobbes, Leviathan (bagian I pada bab 10), CB Macpherson (ed.), Harmondsworth: Penguin Books, 1974, h.150; Lihatjuga Encyclopedia of Social Theory, h.592.
[12] Thomas Hobbes, op.cit.
[13] Ibid.
[14] Max Weber, “The Nature of Social Action”, dalam WG. Runciman (ed.), Max Weber. Selections in Translation, terj. E. Matthews, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, h.28; Lihat juga Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, Oxford: Oxford University Press, 1981, h.176-8.
[15] Max Weber, From Max Weber (terj. dan diedit oleh HH Gerth dan C Wright Mills), Routledge & Kegan Paul, 1984, h.180; Bandingkan The Penguin Dictionary of Sociology, Nicholas Abercrombie et.al (eds.) London: Penguin, edisi ke-3, 1994, h.329; Encyclopedia of Social Theory, h.593; Harpercollins Dictionary of Sociology, New York: Harpercollins Publishers, 1991, h.378.
[16] The Penguin Dictionary of Sociology, h.329.
[17] “Politics as a Vocation” dalam Max Weber, (terj. dan diedit oleh HH Gerth dan C Wright Mills), London: Routledge & Kegan Paul, 1948, h.77-8.
[18] Lihat Friedrich Nietzsche, The Will to Power, terj/ed.: Walter Kaufmann, New York: Vintage, 1968, h.261-331.
[19] Michel Foucault, Sejarah Sekstualitas. Seks dan Kekuasaan (terj.), Jakarta: Gramedia, 1997, h.115.
[20] Michel Foucault, Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 (ed. Collin Gordon), New York: Pantheon Books, 1980, h.98.
[21] Lihat Hannah Arendt, On Violence, New York: Harcourt, Brace and World, 1970, h.44; Bandingkan Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago: The University of Chicago Press, 1959, h.2001.
[22] Hannah Arendt, On Violence, h.56.
[23] Hannah Arendt, The Human Condition, h.200.
[24] Ibid., h.205.
Post a Comment