23 July 2007

Strategi Penghapusan Kemiskinan di Indonesia

Pendahuluan

Pergulatan bangsa Indonesia dalam mengatasi kemiskinan tidak pernah selesai sejak terbentuknya negeri ini. Meski telah melahirkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, kemerdekaan bukan berarti tamatnya tragedi kemiskinan. Menjelang pertengahan tahun 1950-an telah dilakukan serangkaian riset, perbandingan, dan studi mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan Indonesia oleh sejumlah mahasiswa Amerika Serikat (AS) yang melibatkan antropolog yang kelak terkenal, Clifford Geertz. Fokus perhatian utama studi mereka adalah desa karena mayoritas rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Buku Geertz yang telah diterjemahkan, Involusi Pertanian di Pulau Jawa, adalah bagian dari hasil riset tersebut. Geertz menguraikan kemiskinan kolektif beranak-pinak bersamaan dengan merosotnya produktivitas dan fragmentasi lahan pertanian. Meski mengundang banyak kritik, buku tersebut tetap menjadi acuan studi Indonesia hingga tahun 1980, bahkan akhirnya meyakinkan Bank Dunia mendanai program transmigrasi secara besar-besaran selama 32 tahun periode Orde Baru.

Pada 9 November 2006 lalu, dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menunjukkan nilai merah rapor Indonesia. Laporan tahunan itu selalu menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade, Indonesia dinilai berada pada “tier medium” human development peringkat ke-110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia dari semula 35,1 jiwa (Februari 2005) menjadi 39,0 juta jiwa (Maret 2006)[1] adalah salah satu potret buram yang terus membayangi negeri ini.

Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian Millennium Development Goals Asia Pasifik yang diluncurkan 16 Oktober 2006 oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Dalam laporan berjudul The Millennium Development Goal. Progress Report in Asia and the Pacific 2006, Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina.

Dalam kertas kerja ini akan dipaparkan bagaimanakah upaya Indonesia dalam mengatasi kemiskinan yang melilit sepanjang sejarah. Tulisan diawali dengan mededah singkat masalah kemiskinan dalam perspektif sejarah, lalu mencoba menawarkan pemahaman fenomena kemiskinan dalam skala global untuk kemudian menengok fakta-fakta mutakhir kemiskinan di Indonesia dan segala permasalahannya. Setelah itu, pembahasan akan menyoroti masa transisi demokrasi dan hambatan dalam penghapusan kemiskinan, serta langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan dalam penghapusan kemiskinan.

Penghapusan Kemiskinan dalam Perspektif Sejarah

Kemiskinan bukanlah fenomena baru. Banyak deskripsi tentang Eropa di abad ke-19 mengisahkan kehidupan masyarakat dan kondisi kerja yang serupa dengan apa yang hari ini kita saksikan di negera-negara berkembang. Kisah-kisah yang dikarang Charles Dicken, misalnya Oliver Twist (1837) mengenai kehidupan seorang anak malang, amat mirip dengan kehidupan banyak pekerja anak di Afrika, Asia, dan Amerika Latin sekarang ini. Paparan Friedrich Engels mengenai sungai Manchester di perkampungan industri Irk di Inggris juga mirip dengan perkampungan kaum buruh di beberapa kawasan industri di Jakarta saat ini; sama dengan kondisi kawasan Smoky Mountain di Manila, Filipina; persis dengan keadaan wilayah Nova Iguazu di Rio de Janeiro, Brasil.[2] Apa yang pernah terjadi di negara-negara maju – dalam hal perkembangan progresif hak dan kesejahteraan warga – kelak dapat juga terjadi di negara-negara berkembang.

Satu contoh jelas ialah AS pada tahun 1930-an. Pada masa krisis dan depresi tahun 1929 kemiskinan di AS kian meluas, penduduk bermigrasi dengan hanya memiliki tenaga untuk dijual, angka kriminalitas naik tajam, dan warga menjadi kian tak berdaya – sekali lagi, adalah kondisi serupa dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Setelah bertahun-tahun dalam kesulitan, dilanda pengangguran terburuk dan krisis yang parah, pemerintahan Roosevelt memulai satu inisiatif (New Deal) menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, memerangi kriminalitas, dan menciptakan jaring pengaman sosial bagi penduduk miskin. Kebijakan Roosevelt tersebut berjalan baik, AS pun memasuki satu periode kemakmuran.

Pelajaran yang berharga di atas ialah bahwa penghapusan kemiskinan dapat dicapai dengan segera melalui tindakan konkrit atas kebijakan yang disepakati bersama apabila pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen melakukannya. Komitmen dan kehendak politik (political will) adalah kata kunci dalam upaya ini. Namun, pemerintah biasanya menjadikan penghapusan kemiskinan hanya sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Sangat banyak negara-negara berkembang membutuhkan modal, didesak oleh utang luar negeri, dan memiliki akses terbatas pada pasar negara-negara maju untuk mengekspor produk mereka. Persoalan itu sebagian telah membuat pembangunan sosial tidak menjadi satu prioritas; ia telah diabaikan, atau paling banter ditangani dengan sumber daya yang tak memadai. Dalam banyak kasus, mayoritas kebijakan sosial secara tidak imbang lebih menguntungkan sekelompok kepentingan tertentu ketimbang pembangunan bagi kepentingan mayoritas penduduk. Inilah yang menyebabkan mengapa debat mengenai strategi penghapusan kemiskinan selalu sangat politis dan ideologis.

Memahami Kemisinan dalam Skala Global

Satu pemikiran mutakhir mengenai debat penghapusan kemiskinan berfokus cara memahami kemiskinan dalam skala global. Belakangan kemiskinan pun mencuat kembali di negara-negara maju. Kemiskinan bukan khas hanya terjadi di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Dua dasawarsa terakhir ini, menyusul dijalankannya kebijakan neoliberal, telah pula memerosotkan kondisi kehidupan warga di belahan Utara atau negara-negara industri di Barat. Berakhirnya era perang pada 1970-an telah menjadikan para pembuat kebijakan di negara-negara maju mengabaikan pendekatan Keynesian dan menggantikannya dengan kebijakan yang menganut “ortodoksi neoliberal” yang menganggap pertumbuhan akan bergerak maju bila korporasi lebih fokus pada aspek persaingan. Memang dalam rentang dua dasawarsa itu telah terlihat kemajuan ekonomi dan produktivitas yang cukup positif, namun hal ini tidaklah tanpa masalah. Reformasi stuktural, istilah yang dikenal dari kelompok neoliberal ini, telah meroketkan tingkat persaingan dan menurunkan keuntungan perusahaan dan pelaku usaha. Korporasi-korporasi pun bereaksi memecat pekerja, memotong gaji karyawan, dan mengurangi kesejahteraan mereka. Pemerintah yang ditekan untuk melakukan pengurangan defisit juga akhirnya mengurangi nilai pengeluaran belanjanya untuk kesejahteraan publik.[3] Jika tidak segera ditemukan satu solusi global penghapusan kemiskinan yang disetujui bersama, kemiskinan dan pengangguran tidak akan terbendung menerpa belahan bumi, baik Utara maupun Selatan.

Juga penting untuk memikirkan pemecahan kemiskinan dalam kerangka global karena dalam beberapa kasus kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang ternyata diakibatkan oleh pengaruh kebijakan internasional yang membuat pemerintah di negara-negara berkembang tak memiliki pengaruh, seperti tak dapat mengakses pasar negara-negara maju.[4] Penghapusan kemiskinan mensyaratkan upaya global yang disepakati bersama untuk menghapus utang, mengelola korporasi dan keuangan internasional, dan mendukung kebijakan sistem perdagangan global yang adil. Kesepakatan dan tindakan secara internasional ini pun harus memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan internal pembangunan di dalam negeri seperti korupsi, kepentingan-kepentingan sekelompok kecil elite domestik, atau pengelolaan layanan publik yang buruk di tingkat nasional.[5] Singkatnya, agenda penghapusan kemiskinan bukanlah hanya dengan berupaya mengurangi derita manusia melainkan juga bagaimana ia berperan utama dalam melestarikan pembangunan dan menjalankan fungsi pasar dengan baik.[6]

Satu ciri paling penting globalisasi ekonomi yang menjadi kecenderungan dunia saat ini ialah tumbuhnya kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations/MNCs). Mereka adalah organisasi bisnis yang melakukan operasi di lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan multinasional sekarang ini telah mendominasi perdagangan hampir semua komoditas penting dunia. Beberapa eksemplar perusahaan multinasional yang dikenal ialah General Motors dan Ford di industri otomotif; Esso, Shell, British Petroleum di industri minyak; McDonald di rantai makanan cepat saji; AT&T dan International News Corporation di sektor komunikasi; dan bank-bank utama Jepang yang sekitar 23 banknya merupakan 50 bank terbesar di dunia.[7] Tak mengherankan jika perusahaan-perusahaan multinasional dewasa ini mampu mebelanjakan sejumlah uangnya jauh melebihi anggaran belanja suatu negara seperti Indonesia. Mereka juga bisa mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk membayar seorang bintang iklan, seperti Nike kepada Tiger Woods yang bayarannya melebihi total upah seluruh buruh yang membuat produk Nike di Indonesia! Bagaimanapun, aset perusahaan multinasional yang sangat besar itu sebagian besar diperoleh dari eksploitasi atas pekerja. Nike, misalnya, telah terbukti melakukan pelanggaran hak-hak pekerjanya di Indonesia, Vietnam dan Cina.[8]

Sulit untuk mengelak dari kesimpulan bahwa korporasi-korporasi multinasional telah ikut berperan menyumbang angka kemiskinan dunia. Di bumi ini lebih dari 2,8 miliar orang, atau sekitar setengah penduduk dunia, hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan ketetapan internasioanal, yaitu dengan kurang dari 2 dolar AS per hari. Di antara mereka, tak kurang dari 1,2 miliar jiwa hidup dalam kemiskinan yang amat parah (extreme poverty) yang hanya mengandalkan kurang dari 1 dolar AS per hari. Kebanyakan mereka adalah penduduk di kawasan Asia dan Afrika. Petaka kemiskinan ini lebih besar menimpa mereka yang perempuan ketimbang laki-laki dan juga lebih tinggi melanda mereka yang di pedesaan daripada di perkotaan. Kelompok-kelompok yang rentan seperti mereka yang sudah lanjut usia, etnik minoritas, pengungsi, atau penyandang cacat juga lebih besar lagi tertimpa tragedi kemiskinan.

Sejak 1987, bencana kemiskinan dikatakan telah mengalami penurunan, dan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemisikinan (hidup di bawah 1 dolar per hari) menurun dari 28 persen hingga 24 persen dari total populasi negara-negara berkembang. Namun sebetulnya kemiskinan sama sekali tidaklah berkurang. Pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi di negara-neggara berkembang, dan banyak mereka yang lahir dalam keadaan papa dalam penjara kemiskinan. Menggunakan data Bank Dunia, jumlah orang miskin sebetulnya meningkat sejak akhir 1980-an.[9]

Saat ini, lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia mati tiap tahunnya karena mereka terlalu miskin untuk bertahan hidup. Setiap hari pemberitaan di media melaporkan puluhan ribu orang meninggal diakibatkan kemiskinan yang amat parah. Orang-orang miskin mati di bangsal-bangsal rumah sakit yang kekurangan obat, di desa-desa yang tak cukup memiliki ranjang berjaring antimalaria, di rumah-rumah yang amat minim air minum sehat. Mereka meninggal dengan tak diketahui khalayak, tanpa komentar masyarakat luas, dan kisah tentang mereka jarang ditulis media.[10] Sebagian dari mereka adalah penduduk Indonesia.

Fakta kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005 lalu dianggap sebagai pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Maret 2006 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah tak kurang dari 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,1 juta (15,97 persen), maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.[11]

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,99 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, minyak kelapa, telur dan mie instant. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).[12]

Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (transient poverty) cukup besar.[13] Tabel 1 di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan Indonesia selama kurun waktu 1996-2005 yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan terbesar terdapat di pedesaan.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

di Desa dan di Kota, 1996-2005

Tahun

KOTA

DESA

KOTA + DESA

Jumlah

% terhadap

Penduduk

Kota

Jumlah

% terhadap

Penduduk

Desa

Jumlah

% terhadap Total Penduduk

1996

9.6

13.6

24.9

19.9

34.5

17.7

1998

17.6

21.9

31.9

25.7

49.5

24.2

1999

12.4

15.1

25.1

20.2

37.5

18.2

2000

12.3

14.6

26.4

22.4

38.7

19.1

2001

8.6

9.79

29.3

24.8

37.9

18.4

2002

13.3

14.5

25.1

21.1

38.4

18.2

2003

12.3

13.6

25.1

20.2

37.4

17.4

2004

11.3

12.1

24.8

20.1

36.1

16.7

2005*

12.40

11.37

22.70

19.51

35.10

15.97

Ket: * Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sumber: Statistik Indonesia , BPS

Bagaimanapun, faktor utang yang ditanggung Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa masalah kemiskinan tak kunjung teratasi di negeri ini. Beban pembayaran utang luar negeri pemerintah sudah di luar batas kemampuan. Indonesia terjerat utang yang terus dikucurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional dan negara-negara maju. Terhitung sejak tahun 1980 sampai 2005 saja Indonesia sudah membayar tidak kurang dari 125 milyar dolar AS. Jumlah ini tidak termasuk utang swasta. Pemerintah juga masih mempunyai sisa utang yang harus dibayar tidak kurang dari 70 milyar dolar AS. Karenanya, setiap tahun pemerintah harus menguras perolehan devisa sedikitnya 8 hingga 9 milyar dolar AS untuk membayar cicilan pokok dan bunganya.[14] Tak dapat dibayangkan hingga kapan Indonesia terbebas dari beban utang yang masing-masing dari 227,1 juta penduduknya menanggung Rp.7 juta per kepala. Beban utang luar negeri di atas membuat format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pernah mampu mendanai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan, di mana APBN selalu mengalokasikan puluhan triliun untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, sementara biaya untuk sektor penunjang pembangunan kualitas manusia – seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian – sangat minim.

Pengangguran dan Informalisasi Kerja sebagai Gejala Kemiskinan

Sejak krisis ekonomi 1997/98, kondisi perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan pulih. Laju perekonomian negeri ini terus diiringi dengan meroketnya angka pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Masalah pengangguran akan terus menjadi batu sandungan perkembangan sosial-ekonomi negeri ini di masa-masa mendatang. Tabel 2 di bawah ini menggambarkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Tabel 2

Pengangguran Terbuka Tahun 1997 – 2005

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Pengangguran Terbuka

(dalam juta orang) *)

4,28

5,06

6,03

5,81

5,49

6,02

5,75

6,55

6,8

Persentase Terhadap Angkatan Kerja (%)

4,68

5,46

6,36

6,08

5,68

6,14

5,91

6,30

6,46

Pengangguran Terbuka

(dalam juta orang) **)

5,18

6,07

8,90

8,44

8,01

9,13

9,53

10,25

10,9

Persentase Terhadap Angkatan Kerja (%)

-

-

-

-

8,11

9,06

9,50

9,86

10,26

Keterangan:[15]

*) Menggunakan Definisi Pengangguran Terbuka yang Lama

**) Menggunakan Definisi Pengangguran Terbuka yang Baru

Data pengangguran di atas bagaimanapun menuntut pemerintah untuk dengan cermat menanganinya, karena akan berdampak luas pada kehidupan sosial penduduk. Namun pemerintah tampaknya terjebak dalam kerangka pikir libertarian yang melihat pengangguran semata-mata sebagai derivasi dari masalah rendahnya minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Implikasinya, masalah pengangguran tetap dijauhkan dari kemungkinan dilakukannya penanggulangan langsung oleh sektor negara. Dengan kata lain, dengan meyakini kerangka pikir demikian pemerintah percaya bahwa pengangguran hanya dapat ditangani dengan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi para investor. Tentu saja argumen tersebut bermasalah dan terjebak pada keyakinan bahwa pengangguran hanyalah akibat rendahnya volume investasi dan untuk menanganinya harus diciptakan iklim investasi yang kondusif. Implikasinya: negara terus didorong untuk tetap lebih mengutamakan para investor daripada kepentingan sebagian besar rakyat miskin dan penduduk penganggur.

Ada beberapa pendapat yang penting untuk dilihat sebagai solusi. Setidak-tidaknya ada tiga upaya ekstra yang dapat ditempuh pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Pertama, peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak, penertiban dana non-bujeter, restrukturisasi BUMN, peninjauan kontrak bagi hasil dengan kontraktor asing, dan dengan melakukan sekuritisasi aset. Kedua, penajaman belanja negara dengan melakukan penghematan di berbagai bidang. Dan ketiga, peningkatan alokasi belanja pembangunan untuk menciptakan proyek-proyek padat karya di sektor pertanian dan perdesaan. Artinya, masalah pe­ngangguran juga harus ditangani secara langsung oleh sektor negara melalui kebijakan industri yang jelas terarah dan terencana dengan baik. Strategi pembangunan selama ini tidak bervisi jauh ke depan dan tidak mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dengan mengukur keunggulan komparatif dan daya saing.

Tabel 3 berikut ini menunjukan bahwa angka pengangguran masih akan terus meningkat, tampak dari perkiraan peningkatan penduduk usia kerja yang tidak terserap lapangan kerja dalam kurun 2003-2009. Seperti disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, pemerintah secara bertahap akan memindahkan pekerja informal ke lapangan kerja formal. Penciptaan lapangan kerja formal ini akan diupayakan melalui industri padat karya (labour intensive), industri kecil dan menengah, serta industri yang berorientasi ekspor. Prioritas kerja ini sebetulnya sudah pernah diprogramkan oleh pemerintah sebelumnya, namun tampaknya belum banyak mengalami kemajuan.

Tabel 3

Perkiraan Penduduk, Angkatan Kerja,

Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Bekerja dan Penganggur 2003-2009

URAIAN

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total Penduduk

(ribu jiwa)

213.734

216.372

219.010

221.496

223.962

226.468

226.954

Penduduk Usia Kerja

(ribu jiwa)

151.936

154.858

157.780

160.550

163.320

166.090

168.880

Angkatan Kerja

(ribu jiwa)

103.416

105.678

107.940

110.064

112.228

114.372

116.516

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

4,02

4,43

5,01

5,29

5,91

6,50

7,14

Sumber: Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, dikeluarkan oleh Depnakertrans

Tabel 4

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama

(Juta Jiwa)

No.

Rincian

Agustus 2004

Februari 2005

November 2005

Februari 2006

1.

Penduduk usia 15 tahun ke atas (juta)

153,9

155,5

158,5

159,3

2.

Angkatan kerja (juta)

104,0

105,8

105,9

106,3

a. Bekerja

93,7

94,9

94,0

95,2

b. Tidak bekerja (penganggur terbuka)

10,3

10,9

11,9

11,1

3.

Bekerja tidak penuh (juta)

27,9

29,6

26,9

29,9

a. Sukarela

14,5

15,3

15,0

15,7

b. Terpaksa

13,4

14,3

13,9

14,2

4.

Bukan angkatan kerja (juta)

50,0

49,7

52,6

53,0

5.

Tingkat Partisipasi angkatan kerja/TPAK (%)

67,5

68,0

66,8

66,7

6.

Tingkat pengangguran terbuka/TPT (%)

9,9

10,3

11,2

10,4

Sumber: BPS

Jika mengikuti skenario Heffernan (lihat Tabel 5) yang menghitung kenaikan upah minimum dibandingkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,01 persen dan kenaikan upah minimum rata-rata sebesar 11,25 persen atau naik 0,25 persen dari upah minimum,[16] penciptaan lapangan kerja pada tahun-tahun mendatang masih sulit dioptimalkan. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang beranjak membaik saat ini justru menciptakan ketimpangan karena hanya sekelompok kecil saja yang memiliki akses terhadap modal yang lebih tinggi dan yang kelak memperoleh keuntungan (return) yang lebih besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini telah memiliki andil terhadap penurunan perluasan kesempatan kerja. Namun, pertumbuhan itu pun masih lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai pendukung bangkitnya sektor perdagangan. Dampaknya tentu buruk bagi struktur tenaga kerja di mana tenaga kerja lebih banyak berpindah ke sektor informal. Tenaga kerja sektor informal harus dipahami sangat rentan untuk turun kelas menjadi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak mendapatkan keamanan kerja (job security).

Tabel 5

Beberapa Skenario Upah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Kenaikan Upah Minimum

Pertumbuhan Ekonomi

0%

2%

4%

6%

Penciptaan Lapangan Kerja

9%

0

214,000

428,000

643,000

10%

-35,000

179,000

393,000

607,000

20%

-381,000

-170,000

42,000

254,000

30%

-728,000

-518,000

-309,000

-99,000

Sumber: Van Zorge Heffernan & Associates, www.vanzorgereport.com

Di sini tampak situasi dilematis: perbaikan upah di sektor formal yang ditandai oleh kenaikan upah minimum pada saat pertumbuhan ekonomi masih bermasalah justru akan diikuti oleh penyusutan lapangan pekerjaan. Artinya, pemutusan hubungan kerja dan pekerjaan informal akan terdorong naik yang berdampak terjadinya penumpukan tenaga kerja dan merosotnya posisi tawar pekerja terhadap pemilik modal. Implikasinya kemudian, bila peluang informalisasi ditawarkan oleh para pemilik modal maka akan segera disambut oleh antrian calon pekerja yang siap memperebutkan pekerjaan itu meskipun yang akan mereka dapatkan dari pekerjaan itu tidak lebih baik.

Proses informalisasi kerja, yakni tumbuhnya aktivitas penciptaan pendapatan di luar segala dimensi kelembagaan formal dan intervensi negara, juga terjadi secara disengaja dilakukan pengusaha. Informalisasi ini tampak semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada kurun waktu 1996-1998, rata-rata laju informalisasi di Indonesia mencapai 1,40 persen, dan pada 2002-2003 kesempatan kerja di sektor formal mengalami penurunan hingga 1,3 juta. Saat ini lebih dari 70 persen angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal. Dorongan informalisasi semakin membesar, seperti terjadi di industri tekstil dan produk tekstil, karena industri ini sebagaimana juga beberapa industri lain di Indonesia lebih banyak mengandalkan upah murah dalam meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.[17]

Struktur Perekonomian yang Timpang

Diperparah oleh kondisi infrastruktur yang kurang memadai, kinerja sektor riil Indonesia beberapa tahun terakhir tampak merosot dan kinerja ekspor bertumpu pada sektor primer, di mana sektor sekunder yang tumbuh positif hanya satu, yakni elektronik. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia terhadap 30 komoditas ekspor andalan, hanya delapan komoditas yang tumbuh positif. Ironisnya lagi, dari delapan komoditas itu, tujuh di antaranya berasal dari sektor pertambangan yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah, seperti timah dan kelapa sawit, serta bubur kertas, tanpa diolah terlebih dahulu agar bisa mendapatkan nilai tambah.[18]

Perbaikan ekonomi Indonesia juga akan terus mengalami kesulitan jika ketimpangan struktur perekonomian yang terjadi sekarang ini tidak segera diatasi. Ketimpangan ini terlihat jelas, misalnya pada struktur dunia usaha yang kosong di tengah karena absennya pengusaha menengah dalam jumlah besar dan kuat. Yang ada hanya segelintir pengusaha besar (konglomerat) yang berjumlah hanya 0,01 persen (dari 36-40 jutaan pengusaha yang ada), tetapi mereka menguasai 60 persen aset atau sumber daya produktif nasional. Sementara sisanya yang 99,9 persen lebih adalah pengusaha skala kecil, yang hanya menguasai sekitar 40 persen dari aset nasional. Keberadaan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta bertumbangannya sejumlah usaha konglomerasi pada pascakrisis finansial 1997 ternyata belum mampu melahirkan kekuatan pelaku usaha baru skala menengah yang kuat.[19] Sebetulnya, tradisi yang dibangun dalam dunia usaha kita bukan membina kapasitas pengusaha menjadi kaum industrialis, tetapi hanya menjadi pedagang. Indikasinya ialah, misalnya, tidak ada kebijakan substitusi impor kapas bagi industri tekstil kita yang nyaris 100 persen bahan bakunya diimpor. Juga di sektor otomotif yang maksimal hanya melakukan perakitan atas kebanyakan komponen inti yang semuanya diimpor. Tidak ada kebijakan yang secara perlahan mendorong industri kita berkembang bukan hanya karena adanya pangsa pasar yang besar (lebih dari 227 juta penduduk) dan karena keunggulan komparatif upah buruh yang murah. Padahal, industrialisasi yang berbasis pengetahuan sudah menjadi kecenderungan, bahkan di Asia Tenggara saat ini Singapura sudah memulainya.[20]

Selain itu, masih tingginya angka penduduk miskin secara absolut menjadi beban tersendiri. Memang data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut turun dari 56 persen tahun 1970 menjadi 11 persen sebelum krisis dan 18 persen atau 38 juta orang dewasa saat ini. Akan tetapi, jika ukuran pendapatan 2 dollar AS per hari yang dipakai sebagai standar internasional dalam mengukur kemiskinan, porsi penduduk miskin di Indonesia sekarang ini mencapai 50 persen lebih dari total jumlah penduduk. Ironisnya, kesenjangan sosial-ekonomi masyakarat belum menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam hal kepemilikan lahan oleh petani, misalnya, sekitar 70 persen petani haya menguasai 13 persen lahan sementara yang 30 persen justru mengasai 87 persen lahan yang ada. Memperbaiki sektor strategis seperti pertanian ini akhirnya menjadi serba salah. Belum lagi kesenjangan yang terjadi pada kepemilikan aset di perbankan dan akses mendapatkan kredit. Meski ada perbaikan dalam mekanisme dalam beberapa tahun terakhir, tetapi prakteknya di lapangan masih banyak usaha mikro dan menengah yang akses atas kreditnya tersumbat. Saat ini kesenjangan semakin melebar menyusul kecenderungan PHK secara massal menimpa jutaan pekerja industri.

Dalam kebijakan di sektor pertanian, misalnya, ditinjau dari porsi penyerapan tenaga kerja secara total sektor ini merupakan yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu 40 s.d 45 persen. Sektor ini menjadi tulang punggung tenaga kerja Indonesia, disusul sektor retail (eceran), perdagangan dan restoran yang menyerap kurang lebih 20 persen dari total tenaga kerja. Sektor lainnya adalah sektor industri manufaktur. Namun, kebijakan dan arah pembangunan selama ini telah turut memperburuk sektor pertanian dengan munculnya keenggananan kaum muda untuk terjun dalam sektor tersebut. Akibatnya, sektor pertanian ini telah mengalami pengurangan tenaga kerja setiap tahunnya.[21] Kebijakan industri yang kehilangan arah telah membuat sektor ini dianggap kurang menguntungkan dan tidak lagi menarik minat kaum muda Indonesia untuk bekerja dan mengembangkannya. Banyak kalangan menyerukan perlunya dibuat undang-undang perlindungan petani.

Karenanya, dilihat dari strukturnya ekonomi Indonesia tampak bertumbuh secara timpang. Di satu sisi sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 45 persen ternyata hanya memiliki kue sebesar 15-20 persen dari total pendapatan nasional. Sementara, industri manufaktur dengan hanya menyerap kurang dari 15 persen tenaga kerja, memiliki porsi terbesar dalam ekonomi, yaitu sebesar 27 persen.[22] Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa porsi buruh yang bekerja di sektor formal terus mengalami penurunan, sementara buruh di sektor informal kian meningkat. Perkembangan kesempatan kerja di sektor formal pada kurun waktu 2000-2005 baik di perkotaan maupun di pedesaan mengalami penurunan dan dipastikan angka ini akan terus bertambah. Belum terserapnya tenaga kerja ditambah dengan maraknya kasus PHK menyebabkan sektor informal ini terus tumbuh. Tahun ini, dari seluruh pasar tenaga kerja Indonesia, 70 persen lebih dikuasai oleh tenaga kerja sektor informal. Dengan asumsi setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) akan menyerap 350.000 tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap tambahan angkatan kerja adalah sebesar 7-8 persen.

Revitalisasi Pertanian sebagai Solusi atas Pengangguran

Seperti tampak pada tabel 6 di bawah ini, sektor formal seperti manufaktur belum mampu menyerap tenaga kerja secara lebih banyak dari pedesaan (pertanian), sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif besar. Maka salah satu solusi sebetulnya ialah dengan melakukan pembangunan pertanian dan pedesaan, karena sekitar 65 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan; sekitar 44 persen angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas); sekitar 16 persen PDB nasional berasal dari sektor pertanian; dan kajian-kajian ekonomi menyimpulkan bahwa produk-produk pertanian memiliki efek memicu (multiplier effects) dan keterkaitan (forward and backward linkages) yang tinggi dengan sektor-sektor lain.[23]

Tabel 6

Perkembangan Kesempatan Kerja

Di Sektor Formal

Status Pekerjaan

TAHUN

2000

2001

Peru-

bahan

2002

Peru-

bahan

2003

Peru-

bahan

2004

Peru-

bahan

2005

Peru-

bahan

Berusaha dengan Buruh Tetap

Perkotaan

1.002

1.343

341

1.438

95

1.351

-87

1.456

105

1.420

-36

Perdesaan

1.030

1.446

416

1.348

-98

1.357

9

1.510

153

1.488

-112

Nasional

2.033

2.789

756

2.786

-2.7

2.708

-78

2.966

258

2.909

-57

Pekerja/Buruh/ Karyawan

Perkotaan

17.582

17.929

347

17.459

-470

16.803

-656

17.419

616

17.399

-20

Perdesaan

11.916

8.650

-3.266

7.590

-1.060

7.026

-565

8.041

1.015

8.342

301

Nasional

29.498

26.579

-2.919

25.050

-1.529

23.829

-1.221

25.460

1.631

25.741

281

Keseluruhan Pekerja Formal

Perkotaan

18.584

19.272

688

18.897

-374

18.154

-743

18.875

721

18.819

-56

Perdesaan

12.947

10.096

-2.850

8.939

-1.158

8.383

-556

9.551

1.168

9.830

279

Nasional

31.531

29.368

-2.163

27.836

-1.532

26.537

-1.299

28.426

1.889

28.650

224

Sumber: Sakernas – BPS, 2006

Kendati demikian, alokasi dana dari pemerintah bagi sektor pertanian masih relatif kecil: rata-rata rasio pengeluaran tersebut terhadap PDB sekitar 0,3 persen, sementara sumbangan output sektor pertanian ini terhadap PDB mencapai sekitar 16,3 persen. Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pertanian/agraria relatif rendah, bahkan cenderung ‘membunuh’ sektor ini dan pada saat yang sama menggencarkan industrialisasi di sektor lainnya. Trend ini memang terjadi secara merata di negeri-negeri ASEAN lain akibat desakan globalisasi ekonomi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang merangsek. Perusahaan-perusahaan multinasional ini menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi buruh yang terorganisasi.[24]

Transisi Demokrasi dan Hambatan Kemiskinan

Transisi demokrasi di Indonesia terkait dengan krisis yang diidentifikasi dengan krisis ekonomi mulai tahun 1997. Penggunaan istilah ‘krisis multi-dimensional’ kemudian menggantikan istilah ‘krisis ekonomi’ setelah rentetan kejadian setelah tahun 1997 menunjukkan sebuah proses krisis yang berkembang dan merumit (out-spiralling). Menjadi kesepakatan banyak pengamat bahwa krisis di Indonesia harus dicermati juga dengan kerangka ‘sequential’; artinya, betapapun rumitnya, harus ada suatu titik awal atau pendekatan, atau kerangka pokok untuk membuat respon terhadap krisis itu dapat efektif. Mulailah lapisan politik di Indonesia berdebat: mana yang lebih dulu: pembenahan lembaga demokrasi atau kerangka ekonomi; mana dulu: pembenahan di tingkat pusat atau di tingkat desentralitatif; mana dulu: pembenahan konstitusi dulu, atau hukum yang lebih aplikatif.

Untuk pertama kali sejak era ’50-an, Indonesia kembali pada perdebatan yang berputar-putar (vicious) mengenai krisis di Indonesia. Perdebatan ini mencerminkan berbagai sudut pandang dan kekuatan politik yang bersangkutan – dengan catatan bahwa tiap sudut pandang dan kekuatan politik itu tidak selalu punya tujuan jangka panjang; banyak juga yang mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu yang lebih bersifat memanfaatkan situasi rumit yang ada sekarang untuk mengangkat posisi politik atau sosial.

Pengalaman dari beberapa negara berikut ini dapat dirujuk sebagai titik pengamatan dan pelajaran berharga bagi proses demokrasi Indonesia, terutama bagaimana negeri ini keluar dari krisis dan mampu menghindar dari hambatan-hambatan dalam penghapusan kemiskinan:

Spanyol di tahun ’80-an

Spanyol yang dikuasai oleh diktator Fransisco Franco sejak dari Perang Sipil ’30-an sampai dengan meninggalnya sang diktator di akhir di dekade ’70-an mengalami krisis. Adolfo Suarez, caretaker dan Raja Raul, sebagai calmer, membuat banyak negosiasi dengan kelompok-kelompok politik. Negosiasi ini berlangsung alot dan lama. Hasil yang dapat dicapai antara lain adalah konstitusi baru di tahun 1979, posisi parlemen dalam pengambilan keputusan, dan negosiasi desentralisasi terutama untuk wilayah seperti Basque, Catalonia, Valencia, Galicia.

Studi kasus spanyol itu memunculkan 2 jalan yang seringkali dirujuk dalam membaca transisi ke demokrasi: reforma pactada (negosiasi kelompok dengan proses gradual), dan ruptura pactada (putus habis dengan generasi sebelumnya, dan memunculkan generasi politik baru).

Polandia: dari komunisme ke demokrasi terbuka

Polandia yang lama berada dalam sistem komunisme yang kaku dibuka. Proses ini memunculkan krisis ekonomi-politik yang luar biasa. Inflasi gila-gilaan, human trafic, protes dari berbagai kelompok, semua membuat rezim Solidarnosc keteteran. Muncul tokoh seperti Jeffrey D. Sach yang menjadi penasehat ekonomi, dan Lezlek Balcerowicz yang menjadi menteri keuangan, memunculkan langkah yang dikenal dengan istilah ‘shock therapy’, dan membuka pada konsolidasi ekonomi. Meski transisi ekonomi ini banyak diprotes, namun diakui legacy paling kuat dari transisi ini adalah transisi ke ekonomi terbuka, dan ini membuat proses transisi sosial politik (yang sering dikenal dengan nama ‘lustrasi’) lebih dapat dicerna.

Cina

Sejak “pembebasan” (istilah yang dipakai rejim PKC) di tahun 1955, Cina mengembangkan model economic planning dalam hitungan 5 tahun. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa keemasan Mao Zedong, karena ia bukan hanya membuat konsolidasi lembaga pemerintahan dan desentralisasi yang rapi, melainkan juga mengubah struktur sumber daya dari feodal menjadi berbasis unit.

Avonturisme Mao Zedong di tahun ’60-an memang menyurutkan banyak pencapaian 5 tahun pertama rezim PKC, namun Deng Xiaoping membuat banyak perbaikan dengan kembali memusatkan perhatian pada soal pendidikan dan investasi ekonomi di era ’70-an. Proses transisi ekonomi ini dikawal oleh tokoh visioner Cina, Zhou Enlai, yang berperan untuk menenangkan rezim lama (yang sering dikenal dengan nama Gang of Four), tetapi juga memberi ruang bagi rezim Deng Xiaoping untuk segera bergegas membuat perbaikan.

Di era ’80-an, reformasi Cina terwujud dalam 2 tokoh besar Cina. Hu Yaobang yang membuat pondasi atas swasembada pangan Cina, sekaligus membuat modal ekonomi Cina meluas mulai dari modal ekonomi pertanian. Zhao Ziyang membuat banyak perbaikan pada lembaga kepartaian sampai di tingkat desa. Zhao yang kemudian digusur setelah peristiwa Tiananmen 1989 berhasil memberi visi lembaga partai (yang adalah sekaligus birokrasi) dalam mengelola unit politik-ekonomi.

Penguatan kekuasaan pasca Deng Xiaoping yang ditandai dengan peran besar Zhiang Zemin dalam memfasilitasi reformasi lebih lanjut –dalam kelembagaan politik oleh Li Peng, dan dalam ekonomi oleh Zhu Rongji. Pola ekonomi ini dijalankan dengan introduksi industrialisasi dan ekonomi terbuka –tidak luput dari usaha ini adalah pembelian besar-besaran sumber daya energi baik di Asia Tengah maupun Asia Tenggara. Zhu Rongji yang berhasil mempelopori terobosan itu di Shanghai (ketika ia menjadi walikota Shanghai) kemudian menerapkan hal tersebut ketika ia menjabat wakil Perdana Menteri, dan kemudian ketika ia menjadi Perdana Menteri. Perpaduan ini diikuti dengan konsolidasi BUMN cina, dan usaha yang amat serius dalam mencegah korupsi dan merespon ekonomi yang memanas (over-heating) dengan regulasi yang memadai.

Tiga kotak di atas sekedar memberikan gambaran bagaimana setiap negara membuat sequential policy-making. Sequential policy-making ini juga yang menjadi problem di Indonesia: lembaga negara dan elit politik lebih terlibat dalam decision-making yang sifatnya jangka pendek. Yang paling jelas adalah bahwa meski sudah ditetapkan dalam konstitusi mengenai porsi anggaran untuk pendidikan, namun lembaga negara tidak mempunyai strategi dan langkah yang bisa mewujudkan hal tersebut, termasuk menjalankannya di tingkat praktis.

Hambatan dalam memecahkan masalah kemiskinan juga terletak pada masalah sequential ini. Tanpa bermaksud meremehkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia, terutama 4 tahun terakhir ini, tampak bahwa capaian kebijakan fiskal dan moneter tidak diikuti oleh lembaga dan organisasi terkait lain. Capaian kestabilan moneter dan perbaikan fiskal tidak diikuti oleh langkah yang ‘remeh-temeh’ untuk memecahkan masalah kemiskinan.

Di lain pihak, juga tidaklah adil jika menyamaratakan semua capaian. Pemerintah harus membuat benchmark atas capaian-capaian dari masing-masing provinsi. Dalam konteks otonomi, provinsi yang secara sosial-politik lebih jelas melihat arah ke depan, menghasilkan capaian yang juga lebih cepat dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah Jembaran, misalnya (yang juga kebetulan banyak dirujuk), mestinya menjadi upaya benchmarking pemerintah.

Merumuskan Kembali Peran Negara:

Strategi Menghapus Kemiskinan Indonesia

Dalam sejarah pemerintahan republik ini, program pengentasan rakyat miskin sudah berlangsung dalam bentuk yang bermacam-macam. Pada masa presiden Soekarno, satu program pengentasan rakyat miskin dikenal dengan program Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Dalam masa pemerintahan presiden Soeharto, program-program yang berhubungan dengan penghapusan kemiskinan meliputi (1) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-IV melalui program sektoral dan regional; (2) Repelita IV-V melalui program Inpres Desa tertinggal (IDT); (3) Program Pembangnan Keluarga Sejahtera (Prokersa); (4) Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos); (5) Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra); (6) Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra); (7) Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA); dan (8) Kredit Usaha Tani (KUT).

Dalam masa pemerintahan presiden BJ Habibie, ada empat program penanganan. (1) Jaring Pengaman Sosial (JPS); (2) Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); (3) Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); dan (4) Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada masa presiden Abdurrahman Wahid, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang menjadi program pemerintahan sebelumnya dilanjutkan kembali, ditambah dengan program Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri selain melanjutkan satu program Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dibuat satu program baru bernama Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan lima program penghapusan kemiskinan, yaitu: (1) Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT); (3) Program Pengembangan Kecamatan (PPK); (4) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); dan (5) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).[25]

Dari uraian di atas, tampak bahwa fenomena kemiskinan berlangsung sejak lama dengan strategi penanganannya yang beragam. Tetapi, krisis yang dialami sekarang ini merupakan fenomena global yang mempengaruhi sampai tingkat hidup rakyat yang paling praktis. Karena itu amat penting untuk menemukan kembali peran negara (reinventing government) dengan melihat sejarah bagaimana model negara berperan dan krisis yang dialaminya (tidak memasukkan model negara sosialis-komunis):

Negara Merkantilis =====è - Gap antara masyarakat dan elit-politik yang amat jauh

- Negara sebagai ‘pelaku semua’, pedagang sekaligus bank, wasit sekaligus pengusaha (ciri negara abad ke-19 sampai sebelum Perang Dunia II).

Negara Industrialis ====è - Peningkatan konsumsi, output produksi, perbaikan infrastruktur Pemerataan menjadi masalah, rostowian tidak dapat memecahkan masalah.

- Model negara sebagai penyelenggara (sesudah Perang Dunia II)

Negara arbitrer =======è - Stabilitas ekonomi menjadi ukuran utama –Kemiskinan terjadi karena negara terlalu kaku, peran kreatif tidak ada

- negara sebagai wasit, pembuat stabilitas, (sesudah krisis dunia ’70-an)

Negara enabler ======è - Globalisasi tidak otomatis membawa kebaikan, banyak penyebab kemiskinan. Banyak penyebab kemiskinan terbatas atau dipaksa membatasi diri, karena terlalu banyak aktor yang tidak dapat dijangkau oleh aktor negara (terutama dalam persoalan trafficking dan konflik bersenjata)

- negara menjadi “enabler”, sebagai wasit sekaligus berperan dalam memecahkan masalah yang remeh-temeh (sejak 90-an)

Dengan penjabaran ini, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa kemiskinan adalah sebuah evolusi juga, mengikuti evolusi negara, dan evolusi negara dipengaruhi evolusi tantangan jaman. Tantangan yang kita punyai sekarang ini adalah faktor globalisasi dimana banyak faktor dapat menjadi penyebab langsung kemiskinan. Negara yang tidak mencermati pergerakan globalisasi akan menjadi korban. Contoh dari hal ini adalah krisis ekonomi di Indonesia. Krisis yang dimulai 1997-1998 sebenarnya sudah diperingatkan 2 tahun sebelumnya, karena faktor-faktor seperti assets bubble, ekonomi biaya tinggi, rezim devisa bebas, dan efek dari pasar modal.

Jadi, apa yang dimaksud dengan perumusan kembali peran negara? Ada beberapa peran negara yang jelas amat berpengaruh pada usaha mengentaskan kemiskinan:

Stabilitas Ekonomi: Kemampuan untuk Memilih

Stabilitas ekonomi, bertentangan dengan para pemikir libertarian, dapat dipilih. Tidak semua stabilitas berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Beberapa penerima penghargaan nobel menunjukkan bahwa model structural adjustment policy tidak otomatis menciptakan stabilitas yang berdampak pada pengentasan kemiskinan. Penerima nobel ekonomi seperti Edmund Phelps (2006), Joseph Stiglitz (2001), dan James Meade (1979), diantaranya, menunjukkan faktor-faktor seperti informasi, game-theory, faktor demografis sebagai faktor yang harus diperhatikan. Dan tentu saja, Amartya Sen (penerima nobel 1997) merumuskan dalam karyanya “Development as Freedom” soal kondisi kebebasan dengan upaya pengentasan kemiskinan:

[...] adalah fakta penting bahwa ketidakbebasan ekonomi, dalam bentuk kemiskinan ekstrim, dapat membuat orang terjebak di genggaman mereka yang meciptakan bentuk-bentuk lain dari ketidakbebasan. Pembangunan membutuhkan penyingkiran sumber-sumber utama ketidakbebasan: kemiskinan, juga tirani; kesempatan ekonomi yang amat terbatas, tetapi juga deprivasi sosial yang sistematis, terlantarnya fasilitas publik, juga negara yang represif atau terlalu aktif.[26]

Dalam konteks ini, stabilisasi ekonomi lebih diarahkan pada usaha untuk membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Pendekatan yang hanya berkonsentrasi pada ‘pengetatan’ saja tentu saja tidak mungkin memecahkan masalah kemiskinan. Negara harus memperhatikan sektor produktif mana yang memang kuat. Sektor informal yang menjadi elemen penting ekonomi kecil dan menengah terbukti mampu menahan angka kemiskinan untuk tidak merosot lebih jauh lagi di masa krisis. Sesudah krisis, sektor ini harus tetap diperhatikan, karena daya buka-nya yang amat tinggi pada sektor produktif yang lain. Stabilisasi ekonomi juga berarti membangkitkan ekonomi kecil dan menengah, lengkap dengan instrumen moneter, fiskal, legal, dan praktis-nya.

Komitmen pada Millenium Development Goals

Millenium Development Goal sebenarnya adalah suatu instrumen yang disepakati oleh anggota PBB, dan kemudian instrumen ini dikembangkan secara terus menerus. Sebagai sebuah upaya, dibuatlah gugus tugas yang bertanggung jawaba kepada Sekjen PBB. Gugus tugas ini dinamakan Millenium Project. Gugus tugas ini adalah puncak penting kesepakatan antar negara soal upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dimulai sejak ’70-an. Puncak penting ini ditandai dengan pengakuan bahwa kemiskinan tidak hanya ditandai dan diperparah oleh faktor-faktor ekonomi, melainkan juga tatanan sosial politik dan kerjasama internasional. Laporan dan rekomendasi final Millenium Project ini diberi judul “Investing in Development, A Practical Plan to achieve Millenium Development Goals”.

Jeffrey D. Sachs, yang adalah ketua Millenium Project, berargumen lebih jauh dalam bukunya End of Poverty. Economic Possibility of Our Time (2005) mengenai sisi praktek dari MDGs (Karya ini juga merupakan bentuk ringkas dan argumentatif dari laporan dan rekomendasi Millenium Project). Dengan menuliskan ini, Sachs tidak bermaksud menyederhanakan upaya pengentasan kemiskinan. Sisi praktek yang dia perjuangkan adalah MDGs perlu menjadi ‘instrumen utama’, dan ini berarti membuat indikator dan instrumen yang lain menjadi pendukung instrumen utama ini.

Dalam laporan Millenium Project, hal ini dirumuskan dengan penjabaran sebagai berikut (lihat kotak 17.2: MDG needs assesment methodology).

Bekerja untuk Melayani Warga (Layanan Publik)

Di salah satu edisi The Economist, dikisahkan perdebatan antara pendukung Millenium Project (dengan MDG sebagai pilar utama), dengan mereka yang skeptis dengan peran negara. Ditunjukkan salah satu argumen menarik: edisi terakhir Harry Potter “Half-Blood Prince” dirilis dalam 1 hari secara sekaligus sebanyak 9 juta kopi, di beberapa kota besar di dunia. –semuanya adalah bukan negara, tanpa intervensi negara, dan adalah hasil dari dinamika masyarakat penggiat kisah. Argumun ini dijawab dengan amat sederhana, untuk menguatkan peran negara: ya, tapi negara-lah yang mengajarkan membaca kepada warga negaranya, dengan proses yang mahal dan panjang.

Sikap ambigu masyarakat dan pasar amat jelas terhadap negara. Di satu sisi, negara dilihat tetap sebagai leviathan yang berpotensi merampas freedom (misalnya dilihat dalam terang pemikiran Robert Nozick dan Friederich von Hayek). Di lain sisi, amat diperlukan negara karena banyak collateral (dalam business sector) dan externalities (dalam masyarakat) yang hanya bisa terjadi kalau negara ada, hidup, dan berperan. Disadari bahwa peran negara adalah membuat wealth creation berjalan secara progresif dan stabil. Alexander Hamilton, Great Mind dan founding father Amerika Serikat, mengemukakan, misalnya dalam Report Relative to a Provision for the Support of Public Credit (submitted to Congress on January 9, 1790), bahwa filosofi yang tak terbantahkan mengenai peran negara (:kekuasaan federal) dalam seluruh sejarah kekuasaan federal AS.

Peran penting negara ini paling jelas dalam bentuk layanan publik. Layanan publik ini bertumpu pada 3 hal penting: layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan ketenagakerjaan. Secara singkat, dapat digambarkan sebagai berikut:


Negara layanan kesehatan proses

layanan pendidikan produktif

layanan

ketenagakerjaan

pengentasan

kemiskinan

Penjabaran ini akhirnya bisa dirumuskan bahwa pemerintah harus membangun proses stabilisasi ekonomi, usaha mencapai MDGs, dan pengembangan layanan publik. Untuk soft-core-nya, pemerintah perlu mengembangkan upaya seperti sequential policy-making, benchmarking, dan perhatian pada ekonomi kecil dan menengah.

Penutup

Masyarakat Indonesia saat ini berada dalam posisi yang transisional baik sosiologis maupun politis. Periode transisi ini membuka peluang untuk menciptakan rumusan baru, dan cara pandang baru terhadap berbagai soal termasuk kemiskinan. Kebutuhan manusia untuk memenuhi hak-haknya terus berkembang dan bertambah unsurnya. Kemiskinan yang dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak manusia tidak saja men-cakup aspek ekonomi akan tetapi juga sipil, politik, sosial dan budaya.

Oleh karena itu kemiskinan dipahami dalam keragaman dimensi seperti terungkap dalam faktor-faktor kemiskinan yang teridentifikasi sebagai berikut: Pertama, faktor lingkungan fisik: hal ini menyangkut dimensi fisik yang menjadi latar belakang ataupun akibat dari proses kemiskinan. Kedua, hambatan kultral: termasuk dalam katagori ini adalah unsur-unsur budaya: nilai, sikap, perilaku, budaya, khususnya yang berkembang sebagai reaksi terhadap tekanan eksternal masyarakat miskin. Ketiga, situasi kelembagaan/pengorganisasian: situasi yang mempersatukan perjuangan kepentingan kelompok miskin. Keempat, dimensi kebijakan pemerintah: termasuk dalam katagori ini adalah produk-produk perundangan serta keputusan-keputusan lembaga pemerintah yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada proses pemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan.

Seperti diuraikan pada pembahasan di atas, amat penting bagi kita untuk terus sadar bahwa peran negara yang mencakup menjaga stabilitas ekonomi, berkomitmen pada program penghapusan kemiskinan seperti tertuang dalam Millenium Deelopment Goals, dan mengutamakan pada layanan publik, amat penting untuk terus dijaga dan dihidupkan.[]

Referensi

Hadiz, Vedi R, “The Politics of Labour Movements in Southeast Asia,” dalam Mark Beeson (ed.), Contemporary Southeast Asia: Regional Dynamics, National Differences, Basingstoke dan New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Heywood, Andrew, Politics, London: Macmillan Press, 1997.

Sachs, Jeffery D, “The End of Poverty,” Time (Sunday), 6 Maret 2005.

Huckshorn, “Kristin, Labor,” dalam Anya Schriffin dan Amer Bisat (eds.) Covering Globalization, New York: Columbia University Press, 2004, h.191-99.

Ortiz, Isabel, “Poverty Reduction”, dalam Anya Schriffin dan Amer Bisat (eds.) Covering Globalization, New York: Columbia University Press, 2004.

Sen, Amartya, Development as Freedom, London: Oxford University Press, 1999.

Suharyadi, Asep, et al., Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effect of Location and Sectoral Components of Growth, Jakarta: SMERU Research Institute, Agustus 2006.

Widianto, Bambang, Kebijakan untuk Memperluas Kesempatan Kerja, makalah disampaikan pada Sarasehan Bappenas dan Wartawan, Jakarta, 15 Desember 2006.

Berita Resmi Statistik, No. 47 / IX / 1 September 2006.

Depnakertrans, Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009.

Depnakertrans, “Keputusan Upah Minimum tahun 2005,” Direktorat Pengupahan, Jamsos & Kesejahteraan, 2005.

Heffernan, Van Zorge, & Associates, www.vanzorgereport.com

Kompas, 14 Desember 2006.

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, 2003-2005.

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, semester 1, 2005.

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, semester 1, 2004.

Sakenas BPS (1996-2002) dan Bappenas (2003-2005).

Sakernas – BPS, 2006.



[1] Data Statistik Indonesia, dikutip dari Kompas, 14 Desember 2006.

[2] Bandingkan Ortiz, Isabel, “Poverty Reduction,” dalam Anya Schriffin dan Amer Bisat (eds.) Covering Globalization, New York: Columbia University Press, 2004, h.277.

[3] Ortiz, Isabel, ibid., h. 284.

[4] Ibid., h.284.

[5] Ibid.

[6] Ibid., h 285.

[7] Heywood, Andrew, Politics, London: Macmillan Press, 1997.

[8] Lihat Huckshorn, Kristin, “Labor,” dalam Anya Schriffin dan Amer Bisat (eds.) Covering Globalization, New York: Columbia University Press, 2004, h.191-99. Untuk kasus Nike di Indonesia, lihat Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, 2003-2005.

[9] Ortiz, Isabel, “Poverty Reduction,” h.276.

[10]. Sachs, Jeffery D, “The End of Poverty,” Time (Sunday), 6 Maret 2005

[11] Berita Resmi Statistik, No. 47 / IX / 1 September 2006.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, Semester 1, 2005.

[15] Menurut Bappenas, perubahan definisi pengangguran terbuka adalah sebagai berikut. Kategori 1: tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Kategori 2: mempersiapkan suatu usaha. kategori 3 : tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelum tahun 2001 kategori 3 termasuk kategori bukan angkatan kerja). Kategori 4: sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.(sebelum tahun 2001 kategori 4 termasuk kategori bekerja). Lihat Widianto, Bambang, Kebijakan untuk Memperluas Kesempatan Kerja, makalah disampaikan pada Sarasehan Bappenas dan Wartawan, Jakarta, 15 Desember 2006.

[16] Depnakertrans (Direktorat Pengupahan, Jamsos & Kesejahteraan) mengenai nilai kenaikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) tahun 2005.

[17] Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, Semester 1, 2005

[18] Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, 2003-2005.

[19] Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, semester 1, 2005.

[20] Lihat Hadiz, Vedi R, “The Politics of Labour Movements in Southeast Asia,” dalam Mark Beeson (ed.), Contemporary Southeast Asia: Regional Dynamics, National Differences, Basingstoke dan New York: Palgrave Macmillan, 2004.

[21] Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Labor Update, semester 1, 2004.

[22] Ibid.

[23] Hasil studi Suharyadi, Asep, et al., Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effect of Location and Sectoral Components of Growth, Jakarta: SMERU Research Institute, Agustus 2006, misalnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pertanian pedesaan secara berarti mengurangi kemiskinan di kawasan pertanian desa yang merupakan penyumbang angka kemiskinan terbesar di Indonesia. Lebih jauh hasil studi itu merekomendasikan cara yang paling efektif menghapus kemiskinan ialah dengan memfokuskan pada pertumbuhan sektor pertanian di pedesaan dan sektor jasa di perkotaan.

[24] Hadiz, Vedi R, op.cit.

[25] Kompas, 14 Desember 2006.

[26] [...] It also pointed to remarkable fact that economic unfreedom, in the form of extreme poverty, can make a person a helpless prey in the violation of other kinds of freedom. Development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive states”. Lihat Sen, Amartya, Development as Freedom, London: Oxford University Press, 1999.

Post a Comment